Dana Silpa itu tidak hanya telah merugikan masyarakat Kota Medan yang akhirnya tidak dapat menikmati pembangunan melalui dana ratusan miliar itu. Dengan kembalinya dana sebesar itu, ini sungguh memalukan.
“Ini menunjukan SDM di Pemko Medan tidak mampu memanfaatkan dana tersebut untuk pembangunan Kota Medan,” tegas Herri Zulkarnain.
Memang tak dipungkiri, sambung Herri yang juga anggota Komisi B ini, kualitas SDM di Pemko Medan turut memengaruhi dana itu menjadi Silpa. Pasalnya, mereka tidak mampu melakukan yang sebenarnya harus mereka lakukan dengan menggunakan dana yang sudah ada untuk pembangunan Kota Medan.
“Karena itu, seleksi pegawai harus benar-benar untuk kepala bidang, kepala seksi. Ini semua juga ada pengaruh KKN, akhirnya mereka lebih suka berdiam diri, mau aman dan nyaman dengan tidak memanfaatkan dana itu untuk pembangunan Kota Medan. Alhasil, masyarakat memang tidak melihat apa yang sudah mereka buat untuk Kota Medan ini,” ucap Herri.
Seharusnya ke depan, sambungnya, jangan ada lagi Silpa Kota Medan. Sehingga uang itu beredar untuk masyarakat dan demi kesejahteraan masyarakat. Sehingga, dana sebesar itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat Medan yang kurang beruntung yang tidak sanggup berobat.
“Apa salahnya jika uang itu dialokasikan untuk pengobatan gratis masyarakat melalui BPJS. Bantuan bedah rumah, pendidikan gratis, bantuan kesehatan gratis, beras miskin gratis, bangun jembatan dan lainnya. Gunakanlah sebanyak-banyaknya dana itu,” sarannya.
Kemudian, dana tersebut seharusnya digunakan untuk memperbaiki jalan yang ada di gang-gang di kota Medan yang banyak rusak dan belum diaspal. Gunakan sebanyak-banyaknya, itu cukup. Daripada sama sekali tidak terlihat hasilnya, uangnya ada tapi dikembalikan. Dengan kondisi ini menunjukan Pemko tidak mampu mengelola keuangannya sendiri. Karena merasa takut sendiri. Seharusnya uang Rp 200 miliar lebih itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Rp 200 miliarbukan angka yang sedikit, jadi kita harapkan kepada Walikota Medan jangan sampai terulang lagi seperti ini. Jika bisa semua dilaksanakan sehingga tidak ada lagi Silpa alias nol. Dengan silpa hingga Rp 200 miliar ke atas, itu cukup memalukan. Jika silpa hanya Rp 1 atau Rp 2 miliar itu kan kecil. Sementara di kabupaten/kota lain saja masih ada APBDnya Rp 200 miliar.
“Jangan karena kita sudah banyak uang tidak digunakan. Biar nampak Medan ini benar-benar bisa bersaing dengan kota-kota besar lainnya,” pungkasnya.(Riz)
Tidak ada komentar: