Anggota DPRD Kota Medan, Godfried Effendi Lubis saat dikonfirmasi oleh awak media, membantah adanya bagi-bagi proyek untuk anggota dewan terkait bertambahnya anggaran tersebut. Ia berpendapat, hal itu disebabkan karena tidak adanya pembahasan P-ABD 2018 karena sudah lewat jadwal.
“ Masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sebenarnya akan mengajukan penambahan anggaran di P-APBD sekitar Rp.150 – Rp.200 miliar. Akan tetapi, karena pembahasan sudah lewat jadwal, maka pembahasan tidak melalui perda tapi perwal. Makanya tidak ada penambahan,” kata Godfried kepada wartawan.
Tambah Godfried, besarnya anggaran tersebut untuk menutupi kekurangan yang tidak bisa ditampung di T.A (Tahun Anggaran) 2018. Kata Godfried anggaran infrastruktur tidak hanya ada di Dinas PU Bina Marga saja. Ada juga di Dinas-Dinas lain yang menjadi mitra kerja Komisi D DPRD Kota Medan seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
“ Juga Dinas Perhubungan, Dinas Tarukim, Dinas P2K (Pengendalian Pemadaman Kebakaran) dan lainnya. Tidak ada bagi-bagi proyek dengan penambahan ini, apalagi untuk anggota DPRD Medan yang disebut-sebut untuk jatah anggota dewan,” ujarnya.
Selanjutnya, ia menyarankan kepada OPD yang membangun infrastruktur harus membuat skala prioritas, jangan terpusat yang di inti kota saja menjadi langganan pembangunan. Sementara yang di pinggiran banyak yang belum tersentuh pembangunan.
“ Sering kita lihat, jalan yang sudah baguspun tetap di aspal, itu kan mubazir. Sementara di pinggiran masih banyak yang kupak-kapik. Rakyat sudah menjerit, tapi hanya beberapa yang direalisasikan. Kami berharap, besarnya anggaran infrastruktur bisa mengurangi persoalan jalan yang rusak di Kota Medan,” pintanya.
Seperti yang diketahui, anggaran infrastruktur tahun 2017 sebesar Rp 1,1 triliun, namun, persoalan infrastruktur tidak tuntas. Justru pengerjaannya lambat sampai ditegur Presiden Jokowi baru dikerjakan. Kemudian, tahun 2018 (tahun berjalan) seesar Rp 780 miliar.(Riz)
Tidak ada komentar: