Informasi yang dihimpun, target tersebut dianggap terlalu rendah jika dibandingkan dengan kondisi real di lapangan.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Godfried Efendi Lubis, mengatakan seharusnya Pemko Medan berani menargetkan PAD dari sektor PBB sebesar Rp 900 miliar.
“Angka pencapaian target Rp 900 miliar ini realistis dan tidak mengada-ada,” ungkapnya.
Anggota Komisi D ini menyebutkan, untuk PBB tidak ada pilih kasih. Artinya, semua jenis bangunan di Kota Medan harus membayar PBB.
“Gampang menghitungnya. Berapa banyak bangunan yang ada di Kota Medan. Dari jumlah itu, dikurangkan dengan fasilitas umum, fasilitas sosial, gedung pemerintah dan rumah ibadah. Itulah hasilnya,” jelasnya.
Kota Medan, sebut Godfried, masih kalah jauh dari Kota Surabaya yang menargetkan hampir Rp 1 triliun dari sektor PBB. Seharusnya, katanya, wilayah sebesar Kota Medan berani menargetkan PAD dari sumber yang bisa dihitung.
“Jadi, muncul pertanyaan, kenapa Pemko Medan tidak berani menargetkan PAD yang besar dari sektor PBB,” kata Godfried.
Di tahun 2017, sambung Godfried, Pemko Medan merealisasikan PBB sebesar 80 persen dari target. Artinya, perlu dipertanyakan kinerja SKPD yang menangani masalah ini.
“Seharusnya dinas terkait bisa memaksimalkan kinerjanya agar target yang sudah digariskan bisa tercapai,” ujarnya.
Disebutkannya, masyarakat terkadang bukan tidak mau bayar PBB. Banyak orang yang merasa kesulitan membayar karena lokasi bayar cukup jauh. Terutama para orang tua lanjut usia (Lansia).
“Kalau tempat membayar jauh dari rumahnya, para Lansia akan kesulitan,” sebut Godfried.
Untuk itu, Godfried menyarankan agar Pemko Medan menjalin kerjasama dengan bank yang ada di Medan, agar pembayaran PBB dapat dibayar melalui ATM yang ada di semua tempat. Hal itu juga dilakukan di Surabaya, sehingga pencapaian PBB mereka bisa mencapai target.
“Tidak ada salahnya Pemko Medan mencontoh kabupaten/kota yang maju agar juga bisa maju seperti kota lainnya,” pungkasnya.(Riz)
Tidak ada komentar: