Kunjungan tersebut bertujuan untuk bertatap muka serta bertukar informasi tentang pembangunan infrastruktur di Kota Medan.
Pada pertemuan yang berlangsung singkat tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tanggerang, Ir Turidi (Fraksi Gerindra) menyampaikan terimakasih atas sambutan yang diberikan oleh anggota DPRD Kota Medan dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka sebagai legislatif di Kota Tanggerang ingin bertukar pengalaman dan informasi tentang penanganan infrastrukturt di Kota Medan.
"Sesama legislatif yang membidangi pembangunan fisik, kami sangat ingin mengetahui tentang pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Medan," ungkapnya.
Golfried Lubis menjelaskan kepada seluruh anggota DPRD Kota Tanggerang, bahwa untuk Tahun 2017, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur di Kota Medan sebesar Rp 1,1 triliun. Dana tersebut di gunakan untuk pembangunan drainase, Jalan dan Jembatan, ditambah lagi Jalan Lingkungan atau setapak, sampai saat ini sudah terealisasi 95 persen.
"Untuk trotoar terutama yang berada di inti kota sudah di ganti dari batu alam, dan diberi tanda bagi pejalan kaki yang buta. Itu sesuai instruksi dari kementerian PU, yang dari konblok harus diganti semua," sebut politisi dari partai Gerindra Kota Medan ini.
Diteruskan oleh anggota komisi D ini lagi, untuk Tahun 2018, dianggarkan sebesar Rp 766 miliar dan mungkin akan ada tambahan serta akan ada pembangunan jalan aspal dan jalan arteri di inti Kota Medan dan diharapkan Tahun 2018 akan selesai semua.
"Di Medan ada 3 jembatan layang atau fly over dan Tahun 2018 akan ditambah 2 fly over lagi, yakni yang di jalan Asrama dan di Jalan Pancing," kata Golfried.
Golfried juga menambahkan untuk program 1000 pasar yang merupakan program bantuan dari pusat, Kota Medan akan mendapatkan bantuan pembangunan pasar Aksara eks kebakaran langsung dari Menteri Perdagangan, termasuk pasar Bhakti dan pasar Sentosa.
"Selain itu, Pemko Medan juga sedang membangun 3 pasar, yakni pasar Kp.Lalang, Pasar Marelan, dan pasar Belawan, saat ini sedang proses," ucap Golried Lubis.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Tanggerang dari Fraksi PAN, H M Saifuddin mempertanyakan masalah keberadaan Posyandu.
"Kami ingin mengetahui di Kota Medan sudah sejauh mana keberadaan Posyandu," ungkapnya.
Ilhamsyah dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan keberadaan Posyandu di kota Medan sampai saat ini sebagian masih memanfaatkan rumah Kepala Lingkungan.
"Inilah kekompakan yang ada di Kota Medan, sehingga Kepling bersedia menyediakan rumah tempat tinggalnya sekaligus tempat Posyandu, sehingga masyarakat cukup mendatangi rumah Kepling jika ingin ke Posyandu," ucap Ilham.
Kepling sudah memiliki honor
Ilham juga menjelaskan jika Kepling diangkat oleh Camat melalui usulan dari Lurah. Sehingga Keplig harus siap bekerja melayani masyarakat di lingkungannya sesuai dengan instruksi Pemko Medan melalui Lurah dan Camat masing-masing.
"Di Medan, tugas Kepling untuk mendata penduduk yang lama dan pendatang, melaksanakan adminstrasi pemerintahan di tingkat bawah (lingkungan), dan mengerjakan pekerjaan sosial. Untuk Tahun 2017, Pemko sudah mengangarkan honor terhadap 2001 Kepling di Kota Medan sebesar Rp.2 juta lebih/bulan. Untuk tahun 2018, akan di naikkan menjadi Rp.3 juta/ bulan," terang Ilham.
Anggota DPRD Kota Tanggerang, Sitohang dari Fraksi Partai Nasdem mengomentari besarnya honor Kepling di Kota Medan. Sitohang mengatakan, kalau di Kota Tanggerang, Kepling itu adalah Kepala RT atau pun Kepala RW, sehingga tidak diberikan gaji honor oleh Pemko Tanggerang, namun namanya insentif dan tidak sampai diatas Rp.2 Juta/bulan.
"Di Tanggerang, Kepling di pilih oleh warga lingkungan langsung, Itulah Demokrasi di Kota Tanggerang,” ucap Sitohang mengakhiri.(Riz)
Tidak ada komentar: