UMUM

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

JURU WARTA ONLINE

 

Header Ads

VIDEO

NASIONAL

KRIMINAL

POLITIK & HUKUM

DAERAH

OLAHRAGA

KESEHATAN

 


Kantor DPC Pospera Medan Diresmikan, Deklarasi Satu Putaran Ganjar Mahfud Menggema Di Medan

 Kantor DPC Pospera Medan Diresmikan, Deklarasi Satu Putaran Ganjar Mahfud Menggema Di Medan



Medan, Dalam kesempatan yang indah, Sabtu (18/11/23), 300 orang perwakilan dari berbagai organisasi Relawan Ganjar - Mahfud hadir di peresmian Kantor DPC Pospera Medan di Jalan Jamin Ginting Padang Bulan, Medan. Semangat untuk memenangkan pasangan Ganjar - Mahfud dalam Satu Putaran di Pilpres 2024 nanti begitu kental terasa.


Di antara sejumlah organisasi yang turut hadir adalah SGI, Membara, Ganjarist, Garista (Gema Aksi Relawan Indonesian Satu) Nusantara, Barisan Nasional Bela Ganjar (BNBG), Barisan Minang Bersatu (BMB), GUNTUR Sumut, DGP8, RNB, Seknas Ganjar, PROGAN Sumut, TPM, GARNAS Kota Medan, Penjabat, Civitas Ganjar, Poros Ganjaran Sumut, dan Antar Ganjar.


Ketua Dewan Pembina Pospera Sumut, Nicodemus Sitanggang bersama anggota Jansen Sihombing, Ketua DPD Pospera Sumut, Liston Hutajulu, serta Anggota DPRD Medan dari Fraksi PDIP, Hendri Duin, turut hadir dalam acara tersebut. Selain itu, juga tampak hadir perwakilan DPC Pospera Simalungun dan Karo, 21 PAC Pospera se-Kota Medan, serta perwakilan relawan yang antusias meramaikan kegiatan dengan orasi dan panggung rakyat.


Dalam sambutannya, Sri RM Simanungkalit selaku Ketua DPC Pospera Kota Medan menekankan bahwa kantor Pospera adalah posko pergerakan dan rumah rakyat. Kantor DPC Pospera Medan akan menjadi ruang untuk diskusi dan panggung rakyat yang terbuka bagi semua masyarakat.


"Kita hidupkan lagi pergerakan Kota Medan dari rumah ini. Acara ini adalah ajang silaturahmi antar aktifis, budayawan, dan para pejuang rakyat yang masih setia di jalan demokrasi," ujar Sri.


Deklarasi Satu Putaran Untuk Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 pun digelar dengan meriah. Relawan dari berbagai organisasi saling menyemangati satu sama lain dalam orasi mereka. Tak hanya itu, teriakan "Ganjar-Mahfud menang 1 Putaran" juga terus bergema sepanjang acara. Semangat untuk memenangkan pasangan Ganjar - Mahfud begitu kuat dan dapat dirasakan oleh semua orang yang hadir.


Nicodemus Sitanggang, sebagai Ketua Dewan Pembina Pospera Sumut, juga memberikan dukungan penuh untuk pasangan Ganjar - Mahfud. Menurutnya, pasangan tersebut memiliki visi yang jelas dan berani untuk membawa perubahan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.


"Dengan kebersamaan dan kesatuan kita, kita pasti bisa memenangkan Ganjar - Mahfud di Pilpres 2024 nanti. Mari kita bersatu padu untuk mendukung mereka yang dianggap sebagai harapan baru bagi Indonesia," ujar Nicodemus.


Acara peresmian Kantor DPC Pospera Medan dan deklarasi Satu Putaran Untuk Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 berjalan sangat meriah dan penuh semangat. Semoga dengan kebersamaan dan kesatuan yang terus dipertahankan, Masyarakat Indonesia dapat memenangkan pasangan yang mereka yakini sebagai pemimpin yang akan membawa negara ini menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita bersatu untuk memenangkan Ganjar - Mahfud di Pilpres 2024 dan membangun Indonesia yang lebih maju dan adil untuk semua.(red)

Warga Desa Patumbak II Minta Kades Bersabar

 Warga Desa Patumbak II Minta Kades Bersabar



Patumbak - Adanya pemberitaan miring di Medsos dan juga beberapa media online terkait pemotongan dana BLT yang mengaitkan nama, Edi Sucipto, Kepala Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang disikapi dingin oleh warga desa tersebut. Warga hanya bisa berdoa dan minta sang Kades bersabar dalam menyikapi kabar yang beredar tersebut.  


"Ya Mas, Kami juga sudah dengar kabarnya. Gak benar itu Mas, Pak Kades itu sangat baik loh orangnya. Semoga Pak Edi (Kades_red), bisa sabarlah," ucap Bu Yeni diamini beberapa ibu - ibu lainnya saat ditemui wartawan di salah satu warung makan di Desa Patumbak II, Selasa (4/09/2022) sore itu.


Meyikapi kabar dugaan pemotongan dana BLT di Desa tersebut, Camat Patumbak, Kenedy Tarigan didampingi Kasi PMD, Mia,  mengatakan, Pihaknya telah mengetahui hal itu dan sebelum pembagian dana BLT, Pihak desa sudah berkoordinasi terkait tindakkan yang dilakukan dalam membagikan dana bantuan pemerintah tersebut.


"Ya kita sudah tau, Itu bukan pemotongan, Tapi berdasarkan kesepakatan bersama warga penerima BLT, lalu dana dibagikanlah kepada masyarakat lainnya yang layak menjadi penerima bantuan tersebut.


Itu bisa dibilang sikap sosial dengan mengedepankan nilai kemanusiaan saja, jadi jangan salah, bukan dipotong," ucap Kenedy Tarigan diamini Mia, Kasi PMD Kecamatan Patumbak.


Sementara itu, Kades Patumbak II, Edi Sucipto ketika ditemui wartawan mengatakan, Sebelum bertindak, Pihaknya juga sudah melakukan musyawarah dengan masyarakat dan pihak kecamatan. Melihat masih ada warga yang memiliki ekonomi sulit dan belum terdaftar sebagai penerima bantuan, Pihaknya lalu mencari solusi sehingga warga yang layak dibantu tersebut dapat juga merasakan bantuan yang diberikan pemerintah pusat. 


"Ini pembagian sudah tahap ketiga, kenapa ributnya tidak ditahap kedua. Saya tau ini kerjaan siapa, biasalah Bang, namanya juga hidup. Namun yang pasti, Saya selaku Kades tidak ada melakukan pemotongan dana bantuan itu. Apa yang dilakukan, sebelumnya juga sudah dimusyawarahkan kepada masyarakat. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan. Jadi kita ngambil keputusan itu bukan asal - asalan," ujar Edi Sucipto menyikapi hal tersebut.


Lebih lanjut, Edi Sucip to juga mengatakan jika dirinya juga tidak akan diam dalam menyikapi hal yang telah merusak nama baiknya serta perangkat pemerintahan Desa Patumbak II itu.


"Kami akan mengambil sikap, karena hal itu menyangkut nama baik pemerintahan di sini dan juga nama baik saya, Ini tidak akan saya biarkan," tegas Edi yang memiliki visi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur,  sejahtera dan agamais dengan menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang unggul dalam semangat bergotong royong. (Ky)

Dirlantas Polda Sumut Hadiri Acara Konferensi Pers Sosialisasi Pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumut


MEDAN, JWO - Dirlantas Polda Sumatera Utara (Sumut), Kombes Pol Indra Darmawan Iriyanto, menghadiri acara Konferensi Pers Sosialisasi Pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/637/KPTS/2022, di Le Polonia Hotel & Convention, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Senin (5/9/2022).


Kegiatan tersebut terkait Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) yang mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2022, yang dimulai 6 September hingga 30 November mendatang. Sebab mulai tahun 2023, kebijakan penghapusan kendaraan bermotor yang tidak melakukan regristrasi ulang sekurang-kurangnya dua tahun, akan mulai diberlakukan.


Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Sumut Ahmad Fadli yang mengatakan bahwa pemutihan ini juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pihak Polri, untuk dapat menjawab sebelum terlaksananya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, khususnya di Pasal 74 itu, yang akan diberlakukan nantinya di tahun 2023.


Fadli juga mengajak masyarakat, untuk segera memanfaatkan berbagai keringanan yang diberikan pada program pemutihan pajak tahun ini. Antara lain berupa pembebasan denda PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  (BBNKB) ke-II, denda BBNKB ke-II, tunggakan PKB tahun ke-5 dan seterusnya, hingga pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun yang lewat. 


“Inilah pemutihan, inilah kita buka ruang, datanglah. Regristarasilah kendaraan anda, dengan adanya keringanan-keringanan yang kami lakukan. Harapannya di tahun depan kalau regulasi itu (pasal 74 UU 22 tahun 2009) sudah berjalan, tidak ada lagi masyarakat, khususnya wajib pajak yang dirugikan atas kepemilikan kendaraan bermotornya,” ajak Fadli.


Sementara itu, Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Indra Darmawan Iriyanto juga mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya program pemutihan PKB yang dilakukan di Sumut adalah salah satu upaya dan kesempatan akhir yang diberikan pemerintah, agar masyarakat segera menyelesaikan tunggakan pajak kendaraannya. 


Dengan demikian, kendaraan bermotor yang belum diregristrasi ulang, terhindar dari kebijakan penghapusan dari daftar regristrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.  “Kebijakan penghapusan data kendaraan mungkin tidak lama lagi itu akan diterapkan. Namun demikian, sebelum itu diterapkan, harapannya tentu masyarakat Indonesia pada umumnya bisa taat wajib pajak. Ayo kita sama-sama seluruh masyarakat mau segera membayarkan kewajibannya. Sebelum aturan tersebut diberlakukan” ucap Indra Darmawan.


Indra Darmawan juga menyampaikan, melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2022 ini ditargetkan 59 – 60% wajib pajak di Sumut akan membayar pajak kendaraan bermotornya. “Kita mempunyai target, dengan upaya-upaya ini harapannya dari 30 - 32% wajib pajak yang patuh saat ini, di akhir tahun (2022) harapannya bisa mencapai 59 – 60%,” ungkapnya.


Pada kesempatan itu, Kepala Cabang PT Jasa Raharja Sumut Thamrim Silalahi turut mengimbau hal yang sama. Menurutnya, kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya akan berdampak pada upaya Jasa Raharja untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas. 


“Ini adalah pemutihan terakhir. Mudah-mudahan masyarakat ‘aware’ dengan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, melakukan regristrasi kendaraan bermotor, dan bersamaan dengan itu, juga masyarakat akan membayar SWDKLLJ, dan dana inilah yang akan kami pergunakan  untuk memberikan santunan kepada masyarakat,” kata Thamrin Silalahi.


Diketahui pada pasal 74 UU 22 tahun 2009 itu berbunyi Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atas dasar, permintaan pemilik kendaraan bermotor atau pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi kendaraan bermotor.


Ayat (2) berbunyi penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika, kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan atau pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Ayat (3) kendaraan bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.(Riz)

Polda Sumut Buru Bos Judi Payad

 Polda Sumut Buru Bos Judi Payad



Polda Sumut dan Bareskrim Polri memburu perusahan yang membawa pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal untuk diselundupkan ke Kota Sihanoukville, Kamboja, Jumat (12/8) lalu.


Hal tersebut disampaikan Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak usai menghadiri pengukuhan Paskibara Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman, Senin (15/8).

 

“Perusahan penyedia sedang kita kejar di Jakarta bersama-sama dengan Bareskrim, mudah mudahan terungkap,” kata Panca.


Sejumlah 212 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang diamankan Polda Sumut diduga akan dipekerjakan sebagai operator situs judi online di Kamboja.


Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media, Senin (15/8), menerangkan situs judi online bermerek PAY4D itu, tidak hanya beroperasi di Kamboja. Situs judi PAY4D itu juga beroperasi di Kompleks CBD Polonia, Greenhill Sibolangit, serta di Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara.


Sebelum diberangkatkan ke Kamboja, ke 212 PMI nonprosedural itu bekerja sebagai operator judi online yang ada di Komplek J City, Kecamatan Medan Johor.


Kuat dugaan, Sumatera Utara, khususnya Kota Medan menjadi salah satu destinasi bagi pengelola judi online. Sebab, beberapa waktu yang lalu, pihak kepolisian berhasil mengungkap beberapa lokasi judi online yang ada di Kota Medan.


Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, mengatakan Polda Sumut dan Bareskrim Polri tengah memburu bos perusahaan yang hendak memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Kota Sihanoukville, Kamboja, di Bandara Kualanamu, Jumat (12/8) lalu.


“Perusahan penyedia (PMI) ilegal sedang kita kejar di Jakarta bersama-sama dengan Bareskrim. Begitu juga soal kabar dipekerjakan sebagai operator situs judi. Bosnya kita buru, mudah-mudahan terungkap,” katanya.


Panca mengungkapkan, ke 212 PMI ilegal saat ini ditempatkan di salah satu gedung milik pemerintah. “Jangan sampai nanti ada warga dipekerjakan di tempat yang salah dan berakibat pada keamanan warga negara kita,” ungkapnya.


Sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumut, Siti Rolijah, mengaku 212 PMI ilegal diduga akan dipekerjakan di sebuah perusahaan judi online.


“Ratusan PMI ilegal yang diamankan itu tergolong masih muda dengan usia rata-rata 20 tahun hingga 30 tahun. Mereka berasal dari berbagai provinsi, yakni Jakarta, Jambi, Lampung, Sumut, Bali, Kalimantan Timur, Banten, Kalimantan Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Aceh, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat,” akunya.


“Mengarah kalau dugaan perwakilan kita dan Kementerian Luar Negeri diduga mereka terindikasi dipekerjakan di casino dan situs judi online,” pungkasnya.(red)

Astaga!! Judi Togel Merk "ND" Diduga Kebal Hukum


MEDAN, JWO- Diduga semakin merajalela, perjudian jenis Toto Gelap (Togel) bermerek Nine Dragon (ND), eksis kibarkan bendera di Sumut, khususnya Kota Medan, Minggu (14/8/2022). 


Informasi yang dihimpun, judi togel bermerek ND ini disebut-sebut tak tersentuh hukum lantaran dibelakangnya dibackup oleh oknum pejabat penegak hukum. Namun untuk membuktikan keterlibatannya, sangat sulit untuk dibuktikan. 


Menurut salah seorang warga Sunggal yang enggan namanya dicantumkan mengatakan ada beberapa titik lokasi yang dijadikan sebagai Juru Tulis (Jurtul) dari togel merk ND tersebut. 


"Togel ND ini bang banyak lapaknya, ada di Kecamatan Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Belawan, Kecamatan Sunggal Deli Serdang, Kecamatan Medan Selayang, Hamparan Perak dan Delitua. Bahkan mereka ada juga bang di Tanjung Morawa, Lubuk Pakam, Serdang Bedagai," ungkapnya. 


Pria berbadan tambun ini menjelaskan bahwa setiap seorang jurtul bisa meraup keuntungan sebanyak lebih kurang 20 persen dari omset yang didapatkan.


"Jadi jurtul itu nanti akan memberikan bukti kertas dari Blok Togel sebagai tanda bukti pemasangan pemain. Kemudian menyalin setiap nomor pembelian pemain dan mengirimkan nomor-nomor tersebut kepada operator Togel ND melalui telepon seluller," jelas pria berbadan tambun ini. 


Menurutnya, Judi Togel merk ND itu disebut-sebut dikelola oleh Rizal Belawan dan seorang donaturnya keturunan Tionghoa. 


"Mereka ikuti putaran nomor yang keluar dari Sidney (SDY), Singapore (SGP) dan Hongkong (HK) bang. Setiap putarannya, bisa mencapai omset Ratusan Juta Rupiah bang. Sebaiknya, Kapolri Jendral Listyo Sigit dan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa bersinergi memberantas judi togel merek ND ini bang," ucapnya.(Tim) 

Diduga 211 Pekerja Judi Online Diamankan di Bandara Kualanamu


 Sebanyak 211 orang calon pekerja migran asal Indonesia (TKI) tertahan di Bandara Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara, saat akan terbang menuju Kamboja, Jumat (12/8/2022).


Mereka tertahan karena tidak melengkapi dokumen sesuai dengan prosedur yang berlaku. Para calon pekerja migran itu pun kemudian di bawa ke Mapolda Sumut untuk menjalani pemeriksaan.


“Ada sekitar 211 orang yang rencana diberangkatkan ke luar negeri, saat ini kita bawa ke Polda Sumut untuk dimintai keterangan,” jelas Kapolresta Deliserdang, Kombes Pol Irsan Sinuhaji didampingi Kepala BP3MI, Siti Rolijah, dan Kadis Tenaga Kerja Pemprov Sumut, Baharuddin Siagian.


Calon pekerja migran yang diamankan ini, kata Irsan, berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ada dari Aceh, Kalimantan Barat, Jambi, Jakarta, Jawa Timur, dan juga Sumatera Utara.


Mengenai dugaan mereka digagalkan keberangkatannya, Irsan mengaku masih sedang didalami.


Kepala BP3MI Sumut, Siti Rolijah mengatakan, 211 orang ini diduga hendak dipekerjakan secara ilegal di Kamboja.


“Infonya diduga mereka hendak dipekerjakan sebagai pekerja di judi online. Mereka rencananya akan terbang dari Kualanamu menggunakan pesawat carter Lion Air pada pukul 13.30 WIB," kata Siti.


Kadis Tenaga Kerja Pemprov Sumut, Baharuddin Siagian, mengaku pihaknya dalam hal ini masih menunggu proses dari Polda Sumut.


“Kita tunggu dulu proses dari Polda Sumut. Nanti setelah di-BAP mereka baru kita periksa dari sisi ketenagakerjaannya,” terang Baharuddin.(red)